Katakamidotcom News Indonesia

Please also visit : KATAKAMIDOTCOMNEWSINDONESIA.BLOGSPOT.COM

Daily Archives: 10/13/2010

Kapolri Jenderal BHD : Dulu Saya Tidak Sangka Dapat Amanah Jadi Kapolri

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri


WAWANCARA EKSKLUSIF

Dimuat juga di  KATAKAMIDOTCOMNEWSINDONESIA.BLOGSPOT.COM

Jakarta 13/10/2010 (KATAKAMI) — Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) yang merupakan Kapolri ke-19 akan segera memasuki masa purna bhaktinya ( pensiun ) per tanggal 1 November 2010 mendatang.

Tepat di hari ulangtahunnya yang ke-58 pada hari Minggu (10/10/2010) lalu di kediaman dinasnya di Jalan Pattimura Jakarta Selatan, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri memberikan kesempatan khusus kepada KATAKAMI.COM untuk melakukan WAWANCARA EKSKLUSIF.

Ini sebuah kesempatan emas sebab kami memang meminta dan menunggu selama berbulan-bulan.

BHD adalah anak ke-4 dari 8 bersaudara dari pasangan Mayor CPM Haji R. Danuri dan  Mariam ( yang sebelumnya bekerja sebagai seorang bidan di bagian kesehatan lingkungan korps CPM ).

BHD dilahirkan di Bogor tanggal 10 Oktober 1952. Ia lulusan Akabri bidang Kepolisian tahun 1974.

Selama 2 tahun, ia telah bertugas sebagai Kapolri.

Dan ini WAWANCARA EKSKLUSIF kami dengan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri :

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri

Lebaran Bersama BHD, Cucu Kapolri Bertanya, “Abah, Apa Sih Artinya Menghilang Misterius ?”

Kapolri Jenderal BHD : Wajib Hukumnya Polri Mengamankan Kunjungan Obama

Katakami (K): Apa kesan yang dirasakan dan dihadapi selama bertugas selama 2 tahun ini sebagai Kapolri ?

Bambang Hendarso Danuri (BHD) : Begini ya … dalam perjalanan ini memang saya rasakan dinamikanya sangat tinggi. Dari mulai awal menghadapi persiapan sampai akhir penyelenggaraan Pemilu. Banyak tantangan yang saya hadapi, baik dari eksternal maupun internal. Namun ada pelajaran dan hikmah yang bisa diambil dari semua itu. Kita telah berusaha dengan konsep bagaimana kita melakukan percepatan di tubuh Kepolisian. Dengan berbagai tahapan, reformasi dan program-program ke dalam untuk pembenahan. Akhirnya Polri memang merasakan dalam 2 tahun terakhir ini bahwa harapan masyarakat sangat tinggi kepada Polri agar berubah. Ini betul-betul saya rasakan selama bertugas selama Kapolri. Polri harus berubah. Tapi jangan bilang bahwa Polri tidak pernah berubah. Polri sudah berubah.

(K) Apa hasil evaluasi dari internal Polri tentang dimana letak kelemahan Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar harapan yang tinggi itu bisa terpenuhi ?

(BHD) : Pelayanan yang masih sangat rendah dan memberatkan adalah Reserse. Itu makanya saya lakukan program “Ayo Keroyok Reserse”.

( Keterangan : Untuk membenahi reserse, pada bulan April lalu Polri bakal menggelar pembinaan terhadap 5.000 penyidik polisi di seluruh Indonesia. Pembinaan termasuk upgrading kompetensi, pakta integritas, dan pendidikan lanjutan. Program ini juga dikaitkan dengan pengawasan organisasi yang semakin ketat terhadap perilaku penyidik. Redaksi ).

(K) : Kalau Polri menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat ingin agar Polri berubah atau mereformasi dirinya, apakah harapan masyarakat itu sudah terpenuhi ?

(BHD) :  Dengan komitmen dan konsistensi pengganti saya, saya yakin Polri berubah. Tapi sekali lagi saya mohon, jangan bilang Polri belum berubah dan cuma jalan di tempat. Polri yakin sudah ada perubahan.

(K) : Apa yang harus dilakukan oleh Kapolri yang baru nanti ?

(BHD) : Yang paling penting dilakukan adalah harus terus mencari terobosan. Saya sudah melakukan beberapa terobosan, diantaranya ya propram “Ayo Keroyok Reserse” tadi.  Kemudian program Quick Wins.

( Keterangan : Quick Wins adalah salah satu program unggulan POLRI dalam masa kepemimpinan Kapolri Bambang Hendarso Danuri dalam rangka meraih keberhasilan. Agar tercapai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan Polri baik selaku pemelihara kamtibmas, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakkan hokum. Polri telah mereformasi diri dan mempercepat proses birokrasi, salah satunya adalah melalui program dalam rangka meraih keberhasilan segera. Yang tercakup dalam Quick Wins adalah Quick Respon Patroli Samapta, Transparansi Penerbitan SIM, STNK DAN BPKB,  Transparansi Penyidikan Melalui Pemberian SP2HP atau Surat Pemberitahuan Perkemabangan Hasil Penyidikan dan Transparansi Rekrutmen Anggota Kepolisian yaitu AKPOL, PPSS DAN BINTARA.  Redaksi )

 

Dari Kiri ke Kanan (barisan terdepan) : Menkopolhukkam Djoko Suyanto, Presiden SBY, Kapolri BHD, Wakapolri Komjen Jusuf Manggabarani (duduk) & Irwasum Komjen Nanan Soekarna, disaksikan sejumlah perwira tinggi Polri

(K) : Semua program yang selama ini sudah dan sedang dilaksanakan, harus dilanjutkan oleh Kapolri yang baru ya ?

(BHD) :  Untuk perubahan culture … kita berharap mudah-mudahan Pak Kapolri baru punya konsep dan terobosan untuk melakukan perubahan berikutnya di Kepolisian.

(K) : Menjelang peralihan kepemimpinan ini, apakah Polri tetap solid atau ada semacam resistensi terhadap calon Kapolri baru yaitu Komjen Timur Pradopo ?

(BHD) : Alhamdulilah, tidak ada samasekali resistensi terhadap beliau. Saya sudah tanamkan kepada anak-anak di lapangan, kepada para perwira tinggi, para Kombes dan AKBP, begitu juga purnawirawan. Saya sudah bicara kepada mereka. Mabes Polri sudah menyiapkan perwira tinggi terbaik. Dan kemudian ada proses yang menyerahkan segala sesuatunya kepada hak prerogratif Presiden yang dipayungi UU Nomor 2 Tahun 2002.

( Keterangan : Pasal 11 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi, “Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Ayat 2, “Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya”.  Ayat 6, “Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya”. Redaksi ).

Komjen Timur Pradopo ( kiri ) & Kapolri Bambang Hendarso Danuri

(K) : Artinya, pencalonan Komjen Timur Pradopo ini tidak bermasalah ya ?

(BHD ) :  Sesuai dengan UU kan, Kapolri dipilih oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dan kalau dari kacamata Presiden, hal-hal dari eksternal dan internal memang sangat mempengaruhi maka Presiden bisa meminta nama baru. Dan nama baru itu memang sudah dipersiapkan oleh kami di Mabes Polri. Jadi tidak ada resistensi atau gejolak di dalam Polri. Kan Polri juga memiliki sistem. Dari nama-nama yang kami proses, pasti ada yang disiapkan menjadi calon Kapolri. Dan kalau ternyata dari hasil penilaian Tim Kepresidenan,  dibutuhkan nama baru diluar dari nama-nama yang kami ajukan maka kami akan mengajukan nama baru yang dianggap memenuhi persyaratan.

(K) : Jadi penilaian terhadap figur Komjen Timur Pradopo memang dilakukan oleh beberapa pihak ?

(BHD ) :  Ya betul. Penilaian bahwa calon Kapolri itu memenuhi persyaratan atau tidak, datang dari Mabes Polri, Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas) yang dipimpin Pak Djoko Suyanto, lalu Badan Intelijen Negara (BIN) dan Tim Kepresidenan. Ini yang memberikan penilaian secara keseluruhan. Dan yang terpenting, ini semua kan amanah dari Allah Swt. Kita sebagai manusia, tidak akan ada yang bisa mengetahui rahasia Allah. Saya pribadipun, dulu tidak pernah mengetahui atau menyangka akan menjadi Kapolri. Kalau tahun 2008 lalu, amanah dari Allah diberikan kepada saya untuk menjadi Kapolri. Maka sekarang yang akan mendapatkn amanah itu adalah Pak Timur Pradopo. Jadi menurut saya, sah-sah saja kalau Pak Timur yang diajukan oleh Bapak Presiden ke DPR..

(K) :  Apakah dalam rangka mengamankan pencalonan pak Timur Pradopo ini maka pada hari Jumat pekan lalu (8/10/2010), seluruh Kapolda dikumpulkan di Polda Metro Jaya untuk mendapatkan pengarahan dari Pak Kapolri ?

(BHD) : Mengenai pertemuan dengan seluruh Kapolda itu, pertama-tama untuk menghadapi perkembangan dinamika ke depan. Saya perlu menjelaskan dari aspek politis dan keamanan. Perlu tindakan yang cepat dari aparat kepolisian. Jadi jangan dianggap, Polri tidak memiliki sense of crisis. Dinamika di lapangan memang begitu cepat. Ada kasus Tarakan, kasus pembakaran, perkelahian antar kelompok, antar masyarakat. Ini memerlukan ketanggap-segeraan dari semua komponen. Tidak hanya dari kepolisian saja tetapi dari semua pihak. Dari Pemerintah Daerah sampai ke semua komponen yang ada. Sehingga embrio bahwa akan ada terjadi sesuatu di sekitar kita, bisa segera dimonitor dan dicegah oleh semua pihak. Sehingga embrio tindakan kekerasan itu tidak menjadi kerusuhan dalam skala yang begitu besar dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan.

(K) : Jadi seluruh Kapolda dikumpulkan untuk mendapat pengarahan mengantisipasi kerusuhan-kerusuhan berskala besar di daerah ?

(BHD) : Ya betul itu tujuannya. Sehingga dapat dihindari kegamangan bahwa seolah-olah Polri tidak bisa melakukan apapun terhadap orang-orang membawa senjata api dan senjata tajam. Itu sebabnya Polri mengeluarkan Protap baru yaitu Protap 1 Tahun 2010 Tentang Penanganan Tindak Anarkis yang tujuannya untuk penanggulangan tindakan  anarkisme. Protap baru ini tidak perlu menunggu eskalasi. Protal yang lalu harus menunggu eskalasi dan izin sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Dengan Rahmat  Tuhan Yang Maha Esa.

(K) : Jadi maksudnya, Protap baru ini dikeluarkan oleh Polri untuk adanya kepastian hukum ?

Begini … dengan adanya Protap baru ini, Polri bisa bertindak tegas jika ada kelompok maupun perorangan yang membawa senjata tajam untuk melakukan tindakan kekerasan. Protap baru ini sudah mengatur tahapan-tahapan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi kami harap, tidak akan ada lagi warga yang membuat orang takut, cemas, keamanan orang lain terganggu, bahkan nyawa orang lain sekalipun karena tindakan brutal. Sekarang kan harus ada kepastian hukum yang menjamin bahwa Polri punya satu protap yang terukur, bisa dijadikan pedoman para kapolda malam ini, direktur intelijen, reserse, kapolsek, kapolres dan jajaran Polri.

Dan satu lagi, sebelum protap ini kami sahkan dan dikeluarkan, kami sudah melakukan berbagai pertimbangan dan mendapatkan juga masukan-masukan dari masyarakat dan pihak terkait lainnya. Protap ini sudah dibahas bersama dengan Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional).

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri

(K) :  Di akhir masa kepemimpinan sebagai Kapolri, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyrakat di Indonesia ?

(BHD) :  Selama ini, kita sudah melihat ada kejadian perkelahian antar kampung, antar kelompok, ada tindakan anarkisme, terorisme, jadi yang pertama saya berpesan agar masyarakat jangan mudah terprovokasi. Kedua, mari stick holder yang ada saling bersinergi untuk membangun wilayahnya, terutama masalah keamanan agar tetap kondusif. Jangan cepat melakukan tindakan kekerasan. Cari dulu akar permasalahan dari setiap permasalahan. Selesaikan dulu di tingkat bawah. Jadi setiap permasalahan, jangan lantas diselesaikan lewat tindakan-tindakan kekerasan. Sebab nanti orang tidak mau melakukan investasi di Indonesia kalau tidak ada jaminan keamanan.

(K) : Baik, terimakasih Pak Kapolri untuk wawancara eksklusif ini.

(MS)

Russia, India to hold joint antiterrorism drills

Russian-indian joint drills

KATAKAMIDOTCOMNEWSINDONESIA.BLOGSPOT.COM

 

October 13, 2010 (KATAKAMI) — Russia and India will conduct joint antiterrorism exercises on Indian territory on October 15-24, the Russian Defense Ministry said on Wednesday.

Russia is sending more than 200 troops from its 34th mountain brigade, based in the North Caucasus, to join the Indian troops in the INDRA 2010 drills.

“During the upcoming exercise, the Russian and Indian military personnel will form a joint task force, and plan and carry out a series of mock antiterrorism missions in the mountains,” the ministry said in a statement.

The Russian troops will be equipped with lightweight Permyachka Infantry Suits, which protect at least 80 percent of the body surface from small-caliber bullets and low-speed shrapnel.

The Russian and Indian military have been conducting joint INDRA exercises, including biannual antiterrorism drills, since 2003.

MOSCOW, October 13 (RIA Novosti)

Photostream : Britain’s Foreign Secretary William Hague in first visit to Russia

Russia's President Dmitry Medvedev (R) shakes hands with Britain's Foreign Secretary William Hague as they meet at the Gorki presidential residence outside Moscow, October 13, 2010. Britain and Russia said on Wednesday they hoped for a thaw in frosty relations after years of disputes over the murder of a Kremlin critic in London with a rare radioactive isotope. ( Getty Images/ REUTERS/RIA Novosti/Kremlin/Mikhail Klimentyev )

Russia's President Dmitry Medvedev (R) meets with Britain's Foreign Secretary William Hague at the Gorki presidential residence outside Moscow October 13, 2010. Britain and Russia said on Wednesday they hoped for a thaw in frosty relations after years of disputes over the murder of a Kremlin critic in London with a rare radioactive isotope. ( REUTERS/RIA Novosti/Kremlin/Mikhail Klimentyev )

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov (L) and British Foreign Secretary William Hague arrive for a meeting in Moscow on October 13, 2010. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov hosts British Foreign Secretary William Hague on a rare visit after saying it was up to Britain to take the initiative and help bring about a thaw in relations. (Getty Images/ AFP PHOTO / ALEXANDER NEMENOV)

Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov (L) shows the way to Britain's Foreign Secretary William Hague as they meet in Moscow October 13, 2010. ( REUTERS/Alexander Natruskin )

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, right listens to Britain's Foreign Secretary William Hague during a joint press conference after their meeting in Moscow, Russia, Wednesday, Oct. 13, 2010. Anglo-Russian relations have been tense amid controversy over issues including the fatal poisoning of former Russian spy Alexander Litvinenko in London in 2006 and the enforced exile of executives in British oil company BP PLC's Russian joint venture. (AP Photo/Misha Japaridze)

KATAKAMIDOTCOMNEWSINDONESIA.BLOGSPOT.COM

Photostream : Hillary Clinton in Serbia

Serbian President Boris Tadic and US Secretary of State Hillary Clinton make their way to speak to the press following meetings at the Palace of Serbia in Belgrade, Tuesday, Oct. 12, 2010. (Getty Images)

US Secretary of State Hillary Clinton (L) meets with Serbian President Boris Tadic on October 12, 2010 at the presidential palace in Belgrade. Clinton is to discuss with Tadic the start of the EU-sponsored talks between Serbia and breakaway Kosovo. (Photo : MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)

U.S. Secretary of State Hillary Clinton (L) shakes hands with Serbia's President Boris Tadic after their joint statement following their meeting in Belgrade October 12, 2010. REUTERS/Ivan Milutinovic

US Secretary of State Hillary Clinton (L) takes part in a meeting with Serbian Minister of Foreign Affairs Vuk Jeremic ( 4th right) at the Palace of Serbia in Belgrade, Tuesday, Oct. 12, 2010. (Getty Images / AP Photo / Mandel Ngan, Pool)

US Secretary of State Hillary Clinton poses with Serbian Defense Minister Dragan Sutanovac ahead of a meeting at the Palace of Serbia in Belgrade, Tuesday, Oct. 12, 2010. (Getty Images / AP Photo / Mandel Ngan, Pool)

KATAKAMIDOTCOMNEWSINDONESIA.BLOGSPOT.COM

U.S. pushing the Palestinian to make a bid response to the Benjamin Netanyahu

 

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) and Palestinian Authority President Mahmoud Abbas (L) listen to remarks after holding meetings with US President Barak Obama on restarting Middle East peace talks, September 1, 2010 at the White House in Washington, DC. (Photo : CHRIS KLEPONIS/AFP/Getty Images)

 

 

KATAKAMIDOTCOMNEWSINDONESIA.BLOGSPOT.COM

 

October 13,2010 KATAKAMI / ALL VOICES)  — U.S. pushing the Palestinian to make a bid response to the Benjamin NetanyahuBenjamin Netanyahu

United States (U.S.), Tuesday, pushing the Palestinian Authority to make a bid response to the proposal of Prime Minister Benjamin Netanyahu. The proposal in question is Netanyahu’s willingness to freeze construction of new Jewish settlements if the Palestinians recognize Israel as a Jewish state, Reuter reported from Washington DC , USA, today.

On Monday, Prime Minister Benjamin Netanyahu expressed willingness to ask his government to extend freeze new settlement construction project for the citizens of Jewish origin in the West Bank Palestinian leaders to recognize Israel “as the land of the Jewish people.” Netanyahu’s proposal was immediately rejected Palestinian who has long been not to admit the existence of Israel. Impasse attitude that increasingly blur the opportunity for both sides resume peace talks brokered by the United States.

Last September, the negotiation process was hampered by Israel’s refusal to extend 10-month moratorium on construction of new Jewish settlements on Palestinian land in the West Bank. As a result, the Palestinians refused to return to the negotiating table if the new Israeli settlement construction is not frozen.

Related to the proposal recognizing Israel as a Jewish state, the Palestinians argued that such recognition will only stop the right of return of Palestinians who fled or were forced to leave their homeland on the Arab-Israeli war to the territory now known as Israel.

Recognition is also seen as the Palestinian side will compromise the rights of Israeli citizens of Arab descent are 20 percent of the total Israeli population. Palestinian parties are looking at various Jewish settlements that the Israeli government built on Palestinian lands that they seized in the War of 1967 that inhibits the establishment of a Palestinian state an ideal.

In explanation of his press conference in Washington, Foreign Ministry spokesman PJ Crowley asserted that the attitude of the White House wants the Palestinians to make a bid response to Netanyahu’s proposal. “Prime Minister Netanyahu has offered what he wanted to contribute to the process (negotiations) is and what he thinks people need from this process. We hope that the Palestinians do the same thing,” he said.

Crowley also supports the position of Israeli Prime Minister reiterated that the U.S. recognition of Israel as a Jewish state. “We recognize Israel as a Jewish state,” he said. U.S. recognition it has long existed and even Hillary ClintonHillary Clinton last March said that the Israeli-Palestinian conflict threatens the future of Israel as a Jewish state that is safe and democratic.

Crowley said Washington was trying to find a formula solving this problem and restore the Israeli settlements and the Palestinians to the negotiating table immediately. The talks themselves began in Washington on 2 September, but only lasted three sessions of direct talks before then the process is halted by the end of the moratorium on the construction of Jewish settlements.

Russian journalist Mikhail Fedotov appointed chief human rights advisor

Mikhail Fedotov appointed presidential adviser on human rights

KATAKAMIDOTCOMNEWSINDONESIA.BLOGSPOT.COM

 

October 13, 2010 (KATAKAMI) — The secretary of Russia’s Union of Journalists, Mikhail Fedotov, has been appointed head of the president’s council on human rights.

His predecessor Ella Pamfilova, one of Russia’s most senior human rights advocates, resigned amid increasing pressure from Kremlin insiders in July.

A colleague said Pamfilova had been under attack from the pro-Kremlin youth group Nashi (Ours), which she had criticized for hard-line populism.

She proposed economist Alexander Auzan as her successor, but was pleased at Fedotov’s appointment on Tuesday.

“He speaks the same language as the others [in the council],” she told the Kommersant newspaper. “It would have been far worse if it had been someone from outside.”

Fedotov was Press and Information Minister in the late Yegor Gaidar’s cabinet in 1992-1993, and is the author of Russia’s 1991 Media Law. He has shrugged off numerous attempts by the Kremlin to tamper with it.

MOSCOW, October 13 (RIA Novosti)

Photostream : Behind the scenes pictures of Prime Minister David Cameron

 

KATAKAMIDOTCOMNEWSINDONESIA.BLOGSPOT.COM

The Prime Minister David Cameron has a piece of toast and checks the web on an iPad in his hotel room at the Conservative Party Conference in Birmingham, Tuesday October 5, 2010. Photo By Andrew Parsons

The Prime Minister David Cameron feeding his baby daughter Florence in his hotel room, before delivering his speech to the Conservative Party Conference in Birmingham, Wednesday October 6, 2010. Photo By Andrew Parsons

The Prime Minister David Cameron in the Green room with his wife Samantha and his baby daughter Florence, after delivering his speech to the Conservative Party Conference in Birmingham, Wednesday October 6, 2010. Photo By Andrew Parsons

https://i1.wp.com/a2.twimg.com/profile_images/1136525750/twitter_icon_white.jpg

( FLICKR )  CONSERVATIVE PARTY PHOTOSTREAM

PM Netanyahu asking Palestinians to cede right of return

 

PM Benjamin Netanyahu, left, and Palestinian President Mahmoud Abbas, right. Photo by: Tomer Appelbaum and Reuters

 

KATAKAMIDOTCOMNEWSINDONESIA.BLOGSPOT.COM

October 12, 2010 (KATAKAMI) —   Benjamin Netanyahu is not satisfied with forcing gentiles who wish to obtain Israeli citizenship to formally declare their recognition of Israel as a Jewish and democratic state. Now he is demanding that the neighbors on the other side of the border also declare Israel to be a Jewish state (what about “democratic”? ).

They will grant recognition in perpetuity, while he will grant a temporary settlement freeze for two months. Maybe three. Judaism for sale.

And for those who think this is a condition for talks, think again. Bibi is innocently trying to rediscover the Israeli public’s faith in the Palestinians, a faith that was lost following the violent events of the intifada. There once was a time when security was the famous catchword that was featured in Netanyahu’s campaign commercials which vowed, “If they give [security], they’ll receive.”

When there are no terrorist attacks (though there are outposts ), our salesman in chief invented the gimmick that is the Jewish state. They say it sells well in the Mahane Yehuda market. Perhaps it sells better than the wares peddled by Foreign Minister Avigdor Lieberman.

Netanyahu told the Knesset on Monday that if the Palestinians accept his offer, he will ask the government to approve “an additional suspension of building.” In contrast to the statements made by Lieberman during his meetings with European foreign ministers, Bibi is not naive. The prime minister knows that he has no reason to fear the reactions of the settlers and their patrons in the coalition.

When he demands that Abbas recognize Israel as a state of the Jewish people, he is offering assisted political suicide to the the Palestinian leader.

Netanyahu knows full well that any Palestinian leader who recognizes Israel as the nation-state of the Jewish people also acknowledges that the Palestinians do not have any rightful place there. In other words, it is tantamount to an up-front concession on the right of return.

Netanyahu understands that this is an asset that is too precious and too complex for the Palestinians to just give up for cheap – namely, a temporary, partial freeze on construction in settlements (not including East Jerusalem ).

In the best case scenario, they will relinquish the implementation of the right of return as part of a final status accord that will calm their nerves about the weighty issues of borders and Jerusalem.

This is what we are likely to hear from the prime minister after Abbas rejects his shady proposal: “When they refuse to make such a simple statement, the question arises – why? Do you want to flood the state of Israel with refugees so that it will be a state without a Jewish majority? Do you want to rip away parts of the Galilee and the Negev?”

These words are not the concoction of this writer’s diabolical mind. Rather, this was a quote from a news conference held by Netanyahu in Sderot three weeks ago. This was a general rehearsal in preparation for the major diversionary ploy prepared by the premier in order to ease the coming crisis over the expiration of the freeze in settlement construction.

It is far more elegant to sabotage the negotiations over a Palestinian plot to throw us into the sea. This item is much more sellable to the Jewish-American market. It is hard to believe a seasoned politician like U.S. President Barack Obama will fall into such a transparent trap and make common cause with Netanyahu in his attempt to down Abbas.

And what will happen after Abbas announces (as his aides were quick to do so yesterday ) unequivocally that determining the identity of a neighboring state is not his business, but rather solely that of the neighbor? Will Israel respond by freezing the negotiations for the establishment of a Palestinian state alongside a Jewish state? Every second-hand dealer knows that whoever raises the price of his goods too high shouldn’t expect to make any hay.

HAARETZ